Ekonomi Digital dalam Pusaran Kesenjangan Teknologi Hingga Privasi Data

Ekonomi digital berkembang sejak revolusi penggunaan uang elektronik di transportasi umum dan jalan tol pada 2017. Saat itu, Bank Indonesia memutuskan seluruh transaksi di jalan tol menggunakan uang elektronik. Masyarakat sempat kaget, antrian di gerbang tol non tunai menjalar gara-gara kartu uang elektroniknya kurang saldo. Namun, kini siapa yang tidak menggunakan uang elektronik?

Perkembangan uang elektronik berbasis kartu pun berevolusi sangat cepat menjadi berbasis server seperti, Gopay, OVO, DANA, Shopeepay, dan LinkAja. Kini, tempat makan pinggir jalan pun menyediakan pembayaran dengan kode QR. Dalam proses transaksi, pelanggan cukup foto QR Code milik kedai makanan, lalu memasukkan nominal dalam aplikasi, dan transaksi selesai. 

Revolusi tercepat lainnya adalah perkembangan bank digital yang mulai digaungkan sejak 2020. Berawal dari rumor PT Bank Jago Tbk. yang bakal jadi Bank Gojek hingga menjadi kenyataan setelah Gopay borong 22 persen saham emiten berkode ARTO tersebut. 

Lalu, PT Bank Central Asia Tbk. juga merampungkan akuisisi Bank Royal yang bakal dijadikan bank digital. Kini, nama Bank Royal sudah diubah menjadi Bank Digital BCA. Konon, bank itu bakal jadi bank robot pertama di Indonesia. 

Enggak cuma Gojek dan BCA, Akulaku, perusahaan teknologi keuangan yang disokong Alibaba, juga telah menguasai PT Bank Yudha Bhakti Tbk. dan namanya sudah diubah menjadi Bank Neo Commerce. 


Belum lagi, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. juga tidak mau kalah dengan menjadikan PT BRI Agroniaga Tbk. sebagai bank digital. Penetrasi agresif lainnya dilakukan oleh SEA Grup, pemilik marketplace Shopee, yang nyaplok PT Bank Kesejahteraan Ekonomi untuk dijadikan bank digital. 

Perkembangan revolusi keuangan di Indonesia itu bermula dari uang elektronik berbentuk kartu yang digunakan untuk transportasi umum, parkir, dan jalan tol. Namun, apakah keuangan digital ini benar-benar dibutuhkan masyarakat?