Ajaib, Modal Rukun Kasus Hoaks turun!

Pasti sudah pada khatam lah ya soal hoaks di jagat maya. Badan-badan survei memang sudah memastikan kalau yang namanya berita palsu itu beneran berseliweran di setiap aspek dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Tokoh-tokoh publik juga pada banyak yang berpendapat soal hoaks ini, contohnya Wiranto. Beliau bilang kalau persebaran berita palsu melalui media sosial jelas memunculkan kebingungan dan ketidakjelasan pada masyarakat.

Akhirnya jadi kesempatan buat oknum-oknum enggak bertanggung jawab yang mau menebar kebencian pada masyarakat. Jelas ini berpeluang besar banget untuk menghancurkan integritas nasional negara kita.
 

Kenapa Masyarakat Gampang Terpapar Berita Palsu?

Ada beberapa faktor penyebab masyarakat gampang terpapar persebaran berita palsu. Pertama, faktor multikulturalisme masyarakat Indonesia sendiri, enggak cuman perkara perbedaan suku, agama, dan budaya, tetapi juga perbedaan pola pikir dan kepentingan.

Enggak cuman itu Be-emers, berbagai literatur juga bilang kalau penyebaran berita palsu di Indonesia paling banyak terjadi pada saat menjelang pemilihan umum. Ditambah, dengan karakter orang Indonesia yang mayoritas tidak terbiasa berdemokrasi dengan sehat, bisa buat keadaan makin parah.


Perbedaan pola pikir dalam memilih pasangan calon dan perbedaan kepentingan dalam memenangkan pasangan calon bisa banget jadi hal yang mendorong seseorang untuk dapat menyebarkan berita palsu dan mengumbar kebencian.

Baca Juga: 33 Persen Gen Z Lebih Percaya TikTok Daripada Dokter, Kok Bisa?

Selanjutnya, perbedaan latar belakang pendidikan dan perbedaan kemampuan untuk mengakses dan memverifikasi informasi. Hal-hal ini mengakibatkan berita yang belum dipastikan kebenarannya itu langsung dengan gampangnya diforward ke orang lain tanpa disaring dulu.

Ini bikin korban penerima berita palsu semakin banyak dan enggak menutup kemungkinan masyarakat bakalan makin terprovokasi.

Kegiatan sehari-hari masyarakat jaman sekarang yang mengharuskan adanya kontak dengan akses internet dan handphone secara enggak langsung membuat masyarakat kecanduan dan susah untuk lepas dari media sosial.

Namun, di sisi lain, media sosial jadi medium paling gampang dan praktis bagi oknum-oknum enggak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita palsu. Hal ini boleh dibilang sebagai salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari kecanggihan teknologi informasi.

Masalah ini jelas berdampak terhadap kehidupan berbangsa Indonesia sehari-hari, khususnya perihal integrasi nasional. Viralnya berita palsu di media sosial masyarakat bisa-bisa mengancam integrasi dan stabilitas nasional.

Pasalnya, berita palsu dapat menyebabkan kebingungan, keresahan, adu domba, dan bahkan permusuhan antar masyarakat. Dengan kondisi Negara Indonesia yang kaya akan perbedaan dan kemajemukan, Indonesia bisa jadi rawan banget nih sama yang namanya disintegrasi atau perpecahan.

oleh karena berita-berita yang tersebar dengan cepat dan tidak dapat dipastikan kebenarannya, serta memiliki daya untuk menghancurkan kedaulatan persatuan dan kesatuan NKRI.
 

Bagaimana Menekan Hoaks?

Di tengah-tengah kondisi masyarakat yang rawan terjadi disintegrasi nasional, semua pihak harus mampu bekerja dan bersinergi bersama untuk dapat menanggulangi permasalahan ini.

Pemerintah, akademisi, sektor swasta, organisasi internasional, organisasi bukan pemerintah, dan masyarakat harus saling bahu-membahu dalam mengatasi masalah yang tidak mudah tersebut.

Baca Juga: Instagram Tak Lagi Jadi Media Sosial Favorit Kaum Remaja

Dapat dimulai dengan menanamkan sikap untuk saling menghargai antar individu pada kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultural ini. Nah makanya itu, penanaman pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan memiliki peranan yang cukup besar dalam rangka mengentaskan persoalan ini.

Jika masyarakatnya sendiri sudah tertanam rasa persatuan, cinta tanah air, dan kemanusiaan yang beradab, yakin deh kasus-kasus hoaks bakal semakin sedikit.

Langkah selanjutnya adalah melakukan peningkatan literasi masyarakat, sehingga ketika seseorang menerima suatu kabar, tidak langsung menyebarkannya kembali mentah-mentah tanpa disaring ataupun tidak dipastikan terlebih dahulu kebenarannya.

Bentuk peningkatan literasi masyarakat akan lebih baik apabila diperlengkapi dengan sosialisasi pentingnya mencari tahu fakta dahulu sebelum membagikannya. Setelah itu, pemerintah juga dapat berupaya dari sisi produk kebijakan yang dikeluarkan dan penegakan hukum.

Kominfo yang bekerja sama dengan aparat hukum dan juga pusat akademik merumuskan UU ITE yang mengatur kelancaran dunia maya warganet Indonesia.

Tidak hanya itu, Kominfo juga bisa bekerja sama dengan sektor swasta untuk mengawasi jalur informasi dan komunikasi yang terjadi pada jejaring sosial masyarakat Indonesia.

Pengawasan ini dapat berfungsi untuk memantau dan menindak langsung kejahatan yang terjadi pada lalu lintas media daring.

Punya opini untuk dibagikan juga? Segera tulis opini dan pengalaman terkait investasi, wirausaha, keuangan, lifestyle, atau apapun yang mau kamu bagikan. Submit tulisan dengan klik "Mulai Menulis".
 
Submit artikelnya, kumpulkan poinnya, dan dapatkan hadiahnya!
 
Gabung juga yuk di komunitas Telegram kami! Klik di sini untuk bergabung.