Harapan untuk Upah Layak, Bagaimana sih Baiknya?

Be-emers, belakangan jagat media sosial ramai dengan sebutan 17+8 Tuntutan Rakyat. Kampanye tersebut bukan sekadar angka, melainkan simbol harapan.

Gerakan ini merumuskan 17 tuntutan cepat yang harus dijawab pemerintah sebelum 5 September 2025, serta 8 agenda lain untuk jangka setahun.

Di antara semuanya, upah layak menjadi isu yang paling dekat dengan denyut nadi masyarakat.
 

Apa Artinya “Upah Layak”?

Di dalam daftar tuntutan, poin ke-15 menegaskan, ada seruan agar upah yang diterima pekerja baik guru, buruh, tenaga medis, maupun mitra ojol benar-benar bisa memenuhi standar hidup layak.

Kalimat itu singkat, tapi maknanya luas. Upah layak bukan hanya angka di slip gaji, melainkan kemampuan nyata untuk:

• Memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan).
• Membiayai pendidikan dan kesehatan keluarga.
• Menabung untuk masa depan.
• Hidup tanpa rasa cemas setiap akhir bulan.

Standar Hidup Layak

BPS pada 2024 memang menyebut standar hidup layak di Indonesia rata-rata Rp1,02 juta per bulan, sementara di Jakarta berada di kisaran Rp1,66 juta.


Tapi bagi buruh, angka itu tak masuk akal. KSPI melihat, standar hidup layak di Jakarta seharusnya berada di kisaran Rp6,9 juta per bulan jauh lebih tinggi dibanding angka resmi yang kerap dipublikasikan.

Bandingkan dengan UMP yang hanya Rp5 jutaan, tentunya masih ada perbedaan dan kesenjangan yang terjadi. 
 

Harapan untuk Upah Layak

Upah yang layak adalah harapan seluruh pekerja. Berikut adalah beberapa hal yang dapat di[ertimbangkan dalam menentukan upah yang layak:

1. Formula upah minimum yang sesuai kebutuhan hidup riil, bukan sekadar hitungan inflasi atau pertumbuhan ekonomi.

2. Buruh berharap ada perlindungan hukum yang jelas dan kuat supaya hak mereka tidak lagi diabaikan.

3. Bukan hanya pekerja kantoran yang butuh perlindungan. Bagi ojol, kurir, maupun pekerja lepas, harapannya sederhana: jerih payah mereka juga dihitung, bukan sekadar dianggap pelengkap.

4. Banyak yang berharap ada forum terbuka, di mana suara buruh, pengusaha, pemerintah, hingga masyarakat sipil bisa dipertemukan secara adil dan didengar tanpa sekat.