Penolakan Tapera, Bukti Rendahnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah?

Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diluncurkan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan mulia: membantu masyarakat memiliki rumah melalui skema tabungan yang terkelola dengan baik.

Namun, meskipun niatnya baik, program ini menghadapi penolakan luas dari masyarakat. Meskipun ditolak pemerintah tetap akan melaksanakan program ini.

 

 

Tapera diinisiasi sebagai solusi jangka panjang untuk masalah perumahan di Indonesia. Program ini mengharuskan karyawan menyisihkan sebagian gaji mereka ke dalam tabungan yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Dana yang terkumpul diharapkan bisa digunakan untuk pembiayaan perumahan bagi para peserta di masa depan.

Baca Juga: Macam-Macam Potongan Gaji Karyawan, Sekarang Tambah Tapera!

 

Sejak diluncurkan, Tapera menghadapi berbagai kritik dan penolakan dari masyarakat, khususnya karyawan. Masalah penolakan berputar terhadap beberapa hal:

Banyak karyawan merasa keberatan dengan potongan gaji untuk Tapera. Terutama bagi mereka yang pendapatannya tidak terlalu besar. Sehingga potongan ini menjadi beban tambahan yang memberatkan.

 

Karyawan juga mengeluhkan bahwa hasil kumulatif dari tabungan Tapera tidak sebanding dengan harapan atau harga rumah.

 

Bukan rahasia lagi prosedur apapun di negara ini selalu rumit. Hal ini juga yang menjadi keluhan bahwa proses pencairan dana dari Tapera dianggap terlalu birokratis dan memakan waktu, sehingga banyak peserta kesulitan mengakses dana mereka saat dibutuhkan.