Donald Trump Unggul dalam Pilpres AS, Bagaimana Dampaknya?

Unggulnya perolehan suara Donald Trump dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS)  2024 dapat membawa dampak besar bagi perekonomian global, termasuk Indonesia.

Dalam masa jabatan sebelumnya, Trump dikenal dengan kebijakan proteksionisme yang agresif. Sifat ini tentunya akan kembali terulang jika terpilih lagi. Akibatnya, ketidapastian ekonomi dan politik mungkin terjadi. Lalu, apa dampaknya bagi perekonomian Indonesia?
 

Kemungkinan Kebijakan dan Dampaknya

Donald Trump telah lama mengedepankan kebijakan proteksionis, yang bertujuan untuk melindungi industri domestik AS dengan cara mengurangi impor dan mengenakan tarif tinggi pada barang dari negara lain.

Jika kebijakan ini dilanjutkan atau diperburuk, Indonesia bisa mengalami dampak langsung, terutama dari penurunan ekspor ke AS. Di mana Amerika sendiri merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia.

Produk-produk Indonesia seperti tekstil, elektronika, dan bahan makanan yang diekspor ke AS mungkin akan menghadapi tarif lebih tinggi, mengurangi daya saing mereka.

Baca Juga: Investor Wajib Tahu, Dampak Menangnya Donald Trump pada Pasar Modal Global

 

Dampak Kompleks bagi Perekonomian Indonesia

Bagi Indonesia, proteksionisme AS tidak hanya mempengaruhi sektor ekspor, tetapi juga dapat menambah ketegangan dalam perdagangan global.

Pasar global yang semakin terfragmentasi bisa menyebabkan terganggunya rantai pasokan, yang berujung pada penurunan pertumbuhan ekonomi global.

Indonesia, yang sangat bergantung pada ekspor dan hubungan perdagangan internasional, bisa merasakan dampak perlambatan ekonomi, dengan potensi pengangguran yang lebih tinggi jika sektor manufaktur atau ekspor berkurang.
 

Mungkinkah Bakal Ada Perlambatan Ekonomi Global?

Kebijakan proteksionisme yang lebih agresif akan semakin memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia. Dalam hal ini, Indonesia harus siap menghadapi dampaknya, baik melalui penurunan permintaan ekspor maupun terhambatnya arus investasi asing.

Hal ini bisa memperlambat pemulihan ekonomi pasca-pandemi, serta menekan kemampuan pemerintah dalam memelihara keseimbangan fiskal.