Nanti Tuhan Tolong? Potret Perekonomian Provinsi NTT

Be-emers, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sering dianalogikan sebagai Nanti Tuhan Tolong (NTT), atau Nasib Tidak Tentu (NTT). Kenapa bisa begitu?

Singkatan-singkatan yang diplesetkan itu sejatinya menggabarkan sebuah realita. NTT merupakan salah satu provinsi yang konon mengalami ketertinggalan di berbagai bidang.

Lalu, bagaimana dengan perkembangan perekonomian terkini di provinsi itu? Mari kita simak.
 

Makro Ekonomi Regional

Data terbaru pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 memang belum bisa kita peroleh. Tapi mungkin data yang diterbutkan oleh Bank Indonesia (BI) pada Desember 2025 ini bisa memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian di sana.

Menurut BI, perekonomian Provinsi NTT pada triwulan III 2025 dianggap berkinerja baik dengan tumbuh 4,88% (yoy). Pertumbuhan ini dinilai tetap kuat walau tidak setinggi triwulan sebelumnya yang ketika itu tumbuh 5,38% (yoy). 

Infonya, pertumbuhan itu disokong oleh meningkatnya komponen permintaan domestik, seiring dengan akselerasi Konsumsi Rumah Tangga (RT) dan Konsumsi Pemerintah, juga perbaikan kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).


Sementara itu, perbaikan neraca perdagangan NTT alias net ekspor terus berlanjut meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Dari sisi lapangan usaha (LU), perdagangan besar dan eceran (PBE), dan LU administrasi pemerintahan menjadi penyangga utama kinerja perekonomian triwulan III 2025, sejalan dengan akselerasi kinerja permintaan domestik.

Di sisi lain, kinerja LU pertanian, lalu kehutanan, dan perikanan rupanya tumbuh melambat kalau dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini dipengaruhi pergeseran siklus tanam dan panen padi yang memengaruhi periode waktu panen raya padi.

Adapun realisasi total belanja pemerintah  baik  dari pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di NTT pada triwulan III 2025 menenyentuh Rp38,51 triliun.

Baca Juga: Tips Jadi Pengusaha ala Menteri Zaman Orba

Angka ini menggambarkan terjadinya kontraksi sebesar -11,15% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang kala itu mampu tumbuh mencapai 7,94% (yoy).

Secara nominal, realisasi belanja tersebut mencapai 60,70 persen dari total anggaran belanja tahun 2025, lebih rendah dibandingkan dengan persen realisasi pada periode yang sama di tahun sebelumnya yang mencapai 61,46%.

Realisasi belanja pemerintah daerah pada periode triwulan III 2025 didukung oleh komponen belanja pegawai, sejalan dengan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) lingkup pemerintah yang terus berlanjut.

Secara umum, penurunan performa belanja terdapat pada komponen belanja barang dan jasa serta belanja modal seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran APBN dan APBD ala Presiden Prabowo, melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 yang menargetkan pada komponen belanja infrastruktur.

Sedangkan dari sisi pendapatan, realisasi pendapatan pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota di area itu pada triwulan III 2025 terkontraksi pertumbuhannya sebesar -3,21% (yoy), atau lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang dapat tumbuh sebesar 4,44% (yoy).

Realisasi pendapatan pada periode laporan mencapai 63,86?ri total anggaran pendapatan APBD provinsi maupun kabupaten atau kota.