Implementasi Ekonomi Hijau di Indonesia, Apakah Sudah Tercapai?

Ekonomi hijau merupakan konsep pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengurangi risiko lingkungan dan mencapai kesejahteraan sosial serta ekonomi.

Prinsip utama ekonomi hijau adalah untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. 

 

Salah satu implementasi dari program pembangunan berkelanjutan adalah ekonomi hijau. Namun pada praktek pelaksanaannya belum sama sekali terealisasikan.

Terbukti banyaknya kasus kerusakan lingkungan di Indonesia. Hal tersebut merupakan tantangan dan masih menjadi PR pemerintah dan kita semua seluruh warga negara Indonesia.

 

Salah satu contoh nyata dari tantangan ini adalah kasus penggundulan hutan di Papua yang dilakukan untuk membuka lahan perkebunan.

Penggundulan hutan tidak hanya merusak ekosistem lokal tetapi juga mengurangi kemampuan alam untuk menyerap karbon dioksida.

Pada akhirnya berkontribusi terhadap perubahan iklim. Selain itu, kerusakan hutan mengancam keberadaan spesies endemik dan mengganggu kehidupan masyarakat adat yang bergantung pada hutan untuk kebutuhan sehari-hari.

 

Kasus lain yang menyoroti tantangan implementasi ekonomi hijau di Indonesia adalah proyek pembangunan Beach Club di Gunung Kidul.


Baca Juga: Ekonomi Hijau, Manfaatnya dalam Pelestariaan Ekosistem Lokal

Proyek ini akhirnya dibatalkan setelah mendapatkan reaksi keras dari masyarakat dan viral di media sosial.

Kasus ini menunjukkan bahwa sering kali proyek pembangunan dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang, dan keputusan sering kali diambil berdasarkan tekanan publik daripada kebijakan yang terencana dengan baik.

 

Pemerintah Indonesia telah mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai salah satu solusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Namun, produksi kendaraan listrik memerlukan nikel sebagai komponen utama baterai. Pertambangan nikel sendiri memiliki dampak lingkungan yang signifikan.

Di Maluku, misalnya, pertambangan nikel seringkali menggunakan batu bara sebagai sumber energi, yang melepaskan sejumlah besar karbon ke atmosfer.

Ini menimbulkan dilema antara kebutuhan untuk mengurangi emisi dari sektor transportasi dan dampak negatif dari aktivitas pertambangan.

 

Ekonomi hijau di Indonesia masih sebatas jargon. Implementasinya bergerak ke arah sebaliknya. Hal tersebut semakin kontradiktif dengan UU Cipta Kerja dan UU Pertambangan Mineral dan Batubara yang lebih memfasilitasi eksploitasi sumber daya alam daripada perlindungan lingkungan. 

 

Upaya untuk mendukung ekonomi hijau sering terhalang oleh regulasi yang lemah dan ketidakpastian pemerintah dalam menghadapi tekanan industri.

Akibatnya, potensi besar Indonesia untuk berkontribusi dalam mitigasi krisis iklim belum sepenuhnya terealisasi.

Baca Juga: Tantangan Implementasi Ekonomi Hijau untuk Pembangunan Berkelanjutan

 

Untuk memastikan implementasi ekonomi hijau, Indonesia perlu memperkuat kebijakan dan regulasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

Pemerintah harus memastikan bahwa setiap proyek pembangunan memenuhi standar lingkungan yang ketat.

Evaluasi lingkungan harus menjadi bagian integral dari proses perizinan, dan pelanggaran terhadap regulasi lingkungan harus dikenai sanksi yang tegas.