Heboh Korupsi Mensos Juliari Batubara, Gimana Sih Mekanisme Penyaluran Bansos yang Efektif?

Kasus menghebohkan datang dari Menteri Sosial Juliari Peter Batubara nih, Be-emers. 

Dirinya ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu (6/12) dini hari, karena terjerat kasus korupsi bantuan sosial (bansos). Waduh!

Padahal, bansos yang disalurkan tersebut menjadi hak dari masyarakat. Sayangnya, Juliari justru melakukan korupsi dan mengambil “jatah” Rp17 miliar dari bansos tersebut!

Gilanya lagi, Juliari menerima fee Rp10.000 dari tiap paket bansos, yang nilainya sebesar Rp300.000 per orang.

Hmmm.. biar enggak dikorupsi, gimana sih sebenarnya mekanisme penyaluran bansos yang efektif?


Baca Juga: Tersangkut Kasus Korupsi Benih Lobster, Berapa Kekayaan Edhy Prabowo?
 

Cash Transfer

Menurut Ekonom INDEF Bhima Yudhistira, dikutip dari Bisnis, program bansos mestinya menggunakan mekanisme yang minim risiko penyelewengan. Salah satunya yakni dengan menyalurkan bantuan dalam bentuk uang kas yang relatif mudah diawasi (cash transfer).

Soalnya, sistem yang dipakai oleh pemerintah saat ini melalui Kementerian Sosial masih menerapkan penyaluran dalam bentuk barang yang menjadi celah bagi perilaku moral hazard.

Bhima menilai, melalui cash transfer, kecil kemungkinan dananya bisa dikorupsi. Sebab, dana langsung bisa sampai ke penerima akhir.

Enggak cuma itu, semua catatan dan rekaman penyaluran bakal tercatat di bank. Nah, hal itu dinilai bakal lebih efektif.

Di sisi lain, secara substansial, penyaluran bantuan dalam bentuk barang juga masih perlu dipertanyakan. Hal itu mengingat, bantuan yang dikirim belum tentu sesuai dengan keperluan masyarakat penerima.

Untuk itu, Bhima juga berpendapat kalau problematika penyaluran bansos dalam bentuk barang seharusnya menjadi hal utama yang menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi.

Bahkan, pada praktiknya, validasi data serta evaluasi setelah penyaluran bansos yang dilakukan juga masih lemah lho.

Sejauh ini sih, belum ada laporan mengenai progres spesifik yang menjadi indikator bahwa bansos dalam bentuk barang berpengaruh positif bagi daya beli masyarakat. Bhima pun menilai, jika memang memerlukan bansos sembako, prosesnya mesti transparan karena rawan.

Makanya, dengan menyalurkan bantuan dalam bentuk uang kas yang mudah terawasi, dampak berkelanjutan dari penyalahgunaan dana diharapkan tidak kian merugikan banyak pihak.

Intip juga yuk, konten keren terkait Kasus Korupsi Mensos Juliari ini di Instagram Bisnis Muda!