Rainforest Illustration Web Bisnis Muda - Google
Likes
Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, laju deforestasi Indonesia mencapai rekor terendah di tengah pandemi Covid-19 lho, Be-emers. Baca selengkapnya, ya!
Pada Maret 2021 lalu, Kementerian LHK mengungkapkan bahwa pada 2019 hingga 2020, laju deforestasi Indonesia telah turun hingga 75,03 persen atau sekitar 115.460 hektar. Ini merupakan penurunan drastis dari periode 2018 hingga 2019, di mana Indonesia telah kehilangan 452.460 hektar hutan.
Kementerian juga mengklaim laju deforestasi pada 2019 hingga 2020 adalah yang terendah yang pernah dicatat oleh pemerintah Indonesia.
Menurut Kementerian Kehutanan, pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah untuk menghentikan deforestasi dari tahun ke tahun dan menurunkan emisi karbon. Melalui akun Instagram-nya, Menteri Kehutanan, Siti Nurbaya, mengatakan bahwa pencapaian ini menunjukkan bagaimana berbagai upaya bersama pihak lain membuahkan hasil yang signifikan.
Di antara upaya tersebut, salah satunya adalah Instruksi Presiden tahun 2019 tentang moratorium izin baru untuk hutan primer dan lahan gambut. Kementerian Kehutanan juga telah menjalankan beberapa inisiatif untuk mengendalikan kebakaran hutan, kerusakan lahan gambut, dan perubahan iklim.
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dengan melibatkan semua pemangku kepentingan bahkan sampai ke akarnya dan akan terus mengalokasikan sumber daya untuk mengendalikan deforestasi di berbagai tingkatan.
Belinda A. Margono, Direktur Pemantauan Sumber Daya Hutan Kementerian Kehutanan, mengatakan bahwa penurunan sebesar 75,03 persen tersebut merupakan angka bersih dan mencakup deforestasi baik di dalam maupun di luar kawasan hutan Indonesia.
Sejak 2011 - 2012 dan sejalan dengan perkembangan teknologi, nilai bersih dari deforestasi telah digunakan untuk menentukan laju deforestasi, dengan memperhitungkan pertumbuhan kembali.
Pada 2019 sampai 2020, deforestasi bruto Indonesia mencapai 119.100 hektar dengan reboisasi sekitar 3.600 hektar. Sedangkan pada 2018 - 2019, deforestasi bruto sebesar 465.000 hektar dan 3.000 hektar reboisasi.
Pada Maret 2021 lalu, Kementerian LHK mengungkapkan bahwa pada 2019 hingga 2020, laju deforestasi Indonesia telah turun hingga 75,03 persen atau sekitar 115.460 hektar. Ini merupakan penurunan drastis dari periode 2018 hingga 2019, di mana Indonesia telah kehilangan 452.460 hektar hutan.
Kementerian juga mengklaim laju deforestasi pada 2019 hingga 2020 adalah yang terendah yang pernah dicatat oleh pemerintah Indonesia.
Menurut Kementerian Kehutanan, pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah untuk menghentikan deforestasi dari tahun ke tahun dan menurunkan emisi karbon. Melalui akun Instagram-nya, Menteri Kehutanan, Siti Nurbaya, mengatakan bahwa pencapaian ini menunjukkan bagaimana berbagai upaya bersama pihak lain membuahkan hasil yang signifikan.
Di antara upaya tersebut, salah satunya adalah Instruksi Presiden tahun 2019 tentang moratorium izin baru untuk hutan primer dan lahan gambut. Kementerian Kehutanan juga telah menjalankan beberapa inisiatif untuk mengendalikan kebakaran hutan, kerusakan lahan gambut, dan perubahan iklim.
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dengan melibatkan semua pemangku kepentingan bahkan sampai ke akarnya dan akan terus mengalokasikan sumber daya untuk mengendalikan deforestasi di berbagai tingkatan.
Belinda A. Margono, Direktur Pemantauan Sumber Daya Hutan Kementerian Kehutanan, mengatakan bahwa penurunan sebesar 75,03 persen tersebut merupakan angka bersih dan mencakup deforestasi baik di dalam maupun di luar kawasan hutan Indonesia.
Sejak 2011 - 2012 dan sejalan dengan perkembangan teknologi, nilai bersih dari deforestasi telah digunakan untuk menentukan laju deforestasi, dengan memperhitungkan pertumbuhan kembali.
Pada 2019 sampai 2020, deforestasi bruto Indonesia mencapai 119.100 hektar dengan reboisasi sekitar 3.600 hektar. Sedangkan pada 2018 - 2019, deforestasi bruto sebesar 465.000 hektar dan 3.000 hektar reboisasi.
Lalu, apa dampak positifnya terhadap iklim?
Akuntabilitas dan transparansi Indonesia dalam pelaporan deforestasi memungkinkan negara ini mendapat hibah dari Norwegia dan Green Climate Fund (GCF).
Pada tahun 2010, Indonesia dan Norwegia menyepakati kemitraan bilateral dalam pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan atau Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+).
Norwegia telah berkomitmen untuk pembayaran berbasis hasil (Result Based Payment - RBP) sebesar USD 1 miliar atau setara dengan Rp 14,2 triliun jika upaya Indonesia untuk menghentikan emisi dari deforestasi menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Pada 2016 hingga 2017, Indonesia berhasil memangkas emisi karbon dioksida ekuivalen (CO2eq) sebesar 11,2 juta ton. Untuk pencapaian ini, Indonesia akan menerima RBP dari Norwegia sebesar USD 56 juta atau Rp 800,2 miliar.
Selain itu, GCF telah menyetujui pendanaan sebesar USD 103,8 juta atau Rp 1,4 triliun sebagai pengakuan atas keberhasilan Indonesia mengurangi 20,3 ton CO2eq pada tahun 2014-2016.
Erik Solheim, mantan Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB (UNEP), merasa optimis bahwa laju deforestasi Indonesia akan terus menurun, mengingat kepemimpinan negara yang kuat dan tren global menuju green economy yang sedang berlangsung.
Menurutnya, kinerja Menteri Kehutanan telah terbukti sangat efisien dan sistematis, sehingga dapat membawa hasil positif bagi mekanisme RBP.
Sementara itu, Richard Trenchard, perwakilan dari Food and Agriculture Organization (FAO) memuji penurunan deforestasi dan upaya pencegahan kebakaran hutan selama kepresidenan Joko Widodo.
FAO mengapresiasi upaya yang dilakukan Indonesia untuk memerangi deforestasi, mulai dari teknologi modifikasi cuaca, seperti penyemaian awan sebelum puncak musim kemarau, hingga peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
Selain itu, FAO juga memuji upaya pemerintah Indonesia dalam konservasi keanekaragaman hayati, serta konservasi dan restorasi di 16 juta lahan gambut. Kementerian Kehutanan juga melakukan inovasi dalam pemantauan sumber daya hutan dan komitmen untuk memulihkan 600.000 hektar hutan bakau pada tahun 2024.
Upaya berkelanjutan pemerintah dalam mitigasi perubahan iklim dan komitmen untuk menyelesaikan konflik lahan juga mendapatkan pujian.
Menurut Trenchard, FAO dan mitra PBB lainnya akan terus membantu menghadirkan teknologi terbaru, pendekatan inovatif, dan kapasitas teknis untuk segala kegiatan dalam upaya memerangi deforestasi yang sedang berlangsung ataupun di masa depan.
FAO hadir untuk memastikan bahwa sumber daya hutan Indonesia akan dikelola secara lestari dan masih banyak tantangan di masa depan yang akan terus diupayakan dan diatasi.
Pada tahun 2010, Indonesia dan Norwegia menyepakati kemitraan bilateral dalam pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan atau Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+).
Norwegia telah berkomitmen untuk pembayaran berbasis hasil (Result Based Payment - RBP) sebesar USD 1 miliar atau setara dengan Rp 14,2 triliun jika upaya Indonesia untuk menghentikan emisi dari deforestasi menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Pada 2016 hingga 2017, Indonesia berhasil memangkas emisi karbon dioksida ekuivalen (CO2eq) sebesar 11,2 juta ton. Untuk pencapaian ini, Indonesia akan menerima RBP dari Norwegia sebesar USD 56 juta atau Rp 800,2 miliar.
Selain itu, GCF telah menyetujui pendanaan sebesar USD 103,8 juta atau Rp 1,4 triliun sebagai pengakuan atas keberhasilan Indonesia mengurangi 20,3 ton CO2eq pada tahun 2014-2016.
Erik Solheim, mantan Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB (UNEP), merasa optimis bahwa laju deforestasi Indonesia akan terus menurun, mengingat kepemimpinan negara yang kuat dan tren global menuju green economy yang sedang berlangsung.
Menurutnya, kinerja Menteri Kehutanan telah terbukti sangat efisien dan sistematis, sehingga dapat membawa hasil positif bagi mekanisme RBP.
Sementara itu, Richard Trenchard, perwakilan dari Food and Agriculture Organization (FAO) memuji penurunan deforestasi dan upaya pencegahan kebakaran hutan selama kepresidenan Joko Widodo.
FAO mengapresiasi upaya yang dilakukan Indonesia untuk memerangi deforestasi, mulai dari teknologi modifikasi cuaca, seperti penyemaian awan sebelum puncak musim kemarau, hingga peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
Selain itu, FAO juga memuji upaya pemerintah Indonesia dalam konservasi keanekaragaman hayati, serta konservasi dan restorasi di 16 juta lahan gambut. Kementerian Kehutanan juga melakukan inovasi dalam pemantauan sumber daya hutan dan komitmen untuk memulihkan 600.000 hektar hutan bakau pada tahun 2024.
Upaya berkelanjutan pemerintah dalam mitigasi perubahan iklim dan komitmen untuk menyelesaikan konflik lahan juga mendapatkan pujian.
Menurut Trenchard, FAO dan mitra PBB lainnya akan terus membantu menghadirkan teknologi terbaru, pendekatan inovatif, dan kapasitas teknis untuk segala kegiatan dalam upaya memerangi deforestasi yang sedang berlangsung ataupun di masa depan.
FAO hadir untuk memastikan bahwa sumber daya hutan Indonesia akan dikelola secara lestari dan masih banyak tantangan di masa depan yang akan terus diupayakan dan diatasi.
Tulis Komentar
Anda harus Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.