Kebijakan Perekonomian China yang Menggemparkan Dunia

China Illustration Web Bisnis Muda - Canva

Like

Sebagai negara yang erat dengan perdagangan internasional, China memiliki beberapa kebijakan di bidang ekonomi yang seringkali menjadi perhatian negara-negara lain lho, Be-emers!

Negara yang baru saja merayakan ulang tahun partai terbesarnya yang ke-100, yaitu Partai Komunis China, menerapkan beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan beberapa tahun belakangan ini. Penasaran kan? Yuk kita simak beberapa di antaranya!
 

Anti Monopoli

Pemerintah China semakin serius untuk mengatur dan mengendalikan industri teknologi nasionalnya. Satu per satu raksasa perusahaan di sektor tersebut mendapatkan pemeriksaan ketat hingga sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran oleh regulator China.

China akan menjatuhkan denda kepada perusahaan yang melakukan praktik monopoli. SAMR (State Administration of Market Regulation) yang merupakan regulator keuangan di China, mengatakan bahwa laporan perilaku anti-monopoli terkait internet telah meningkat, dan menghadapi tantangan dalam mengatur industri.

Pedoman tersebut diharapkan memberikan tekanan baru pada layanan internet terkemuka di negara tersebut, termasuk situs e-niaga seperti pasar Taobao dan Tmall Alibaba Group atau JD.com. Pedoman itu, juga akan mencakup layanan pembayaran seperti Alipay Ant Group atau WeChat Pay Tencent Holding.

Aturan anti monopoli ini melarang perusahaan dari berbagai hal, seperti memaksa pengusaha untuk memilih antara pemain internet teratas di negara tersebut atau menggunakan praktik lama di pasar. Penetapan harga oleh perusahaan juga akan dihentikan, serta membatasi teknologi dan menggunakan data serta algoritma untuk memanipulasi pasar.


Menurut SAMR, aturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk menghapus perilaku monopoli dalam ekonomi platform, Be-emers. Selain itu, dampaknya diperkirakan akan membuat persaingan di pasar menjadi sehat.
 

Melarang Cryptocurrency

Harga bitcoin di China terus menyusut setelah China menggandakan upaya mencegah risiko spekulatif dan keuangan dari mata uang kripto. Pemerintah China menganggap bahwa bitcoin merupakan aset yang perlu diatur lebih lanjut.

Peraturan China yang memperketat larangan bank dan perusahaan pembayaran yang menyediakan layanan terkait kripto menjadi salah satu upaya Negeri Tirai Bambu ini mengatasi spekulasi dan penipuan dalam mata uang virtual.

Sementara itu, Pemerintah China juga merekomendasikan penerapan lisensi pada pertukaran uang kripto yang beroperasi di Hong Kong oleh regulator pasar dan hanya akan diizinkan untuk memberikan layanan kepada investor profesional.

Tak hanya itu, pemerintah juga mengingatkan tentang risiko sistemik dari perdagangan mata uang kripto, karena kripto dianggap sebagai aset yang diatur dengan ringan yang sering digunakan dalam transaksi pasar gelap, pencucian uang, penyelundupan senjata, perjudian, dan perdagangan narkoba.

Kampanye terbaru China melawan kripto ini terjadi setelah Departemen Keuangan Amerika Serikat menyerukan aturan baru yang akan membutuhkan transfer cryptocurrency besar untuk dilaporkan ke Internal Revenue Service dan Federal Reserve dan menandai risiko yang ditimbulkan cryptocurrency terhadap stabilitas keuangan.
 

Paket Ekonomi

Di tahun 2018 saat hubungan dagang China dan Amerika Serikat mengalami tensi tinggi yang makin mendidih, China meluncurkan paket kebijakan sebagai langkah untuk mengamankan perekonomiannya dan meningkatkan permintaan domestik.

Hal ini diterapkan karena masalah ketegangan ini akan memperburuk pertumbuhan ekonomi China yang saat itu diprediksi hanya sebesar 6,5 persen.

Dewan Negara China di Beijing itu mengatakan bahwa kebijakan tersebut dibuat sebagai bentuk respons yang lebih fleksibel untuk mengantisipasi ketidakpastian eksternal. Selain itu, kebijakan fiskal China sekarang akan lebih proaktif dan lebih terkoordinasi dengan kebijakan keuangan.

Terdapat 9 kebijakan yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi tersebut, yaitu,
  • Memberikan potongan pajak tambahan sebesar 65 miliar yuan atau setara US$ 9,6 miliar untuk perusahaan yang memiliki bujet riset dan pengembangan (R & D).
  • Mempercepat penjualan obligasi khusus untuk membantu pembiayaan infrastruktur pemerintah daerah.
  • Mengurangi pembatasan penerbitan obligasi keuangan bank untuk pembiayan perusahaan kecil.
  • Mengaktifkan investasi swasta dengan memperkenalkan proyek  transportasi, gas, dan telekomunikasi.
  • Lebih membuka kebijakan yang menarik pebisnis asing  berinvestasi kembali (reinvest).
  • Mendorong pemerintah daerah memanfaatkan dana fiskal yang belum dimanfaatkan dengan baik.
  • Memandu lembaga keuangan untuk memastikan pendanaan yang masuk akal bagi lembaga pembiayaan pemerintah daerah, sehingga proyek yang diperlukan tidak tertahan.
  • Memfasilitasi perencanaan dan konstruksi sejumlah proyek besar.
  • Mempercepat penelitian fundamental dan terobosan teknologi inti.

Menurut kamu, kira-kira apakah kebijakan tersebut tepat diberlakukan nggak sih?