Perlukah Bantuan Sosial (Bansos) untuk Pelaku Judi Online?

Hi Be-Emers tentunya sudah mendengar bagaimana kisruh pro dan kontra mengenai bansos judi online bukan?

Hal tersebut bermula dari wacana Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengenai usulan bantuan sosial (bansos) untuk pelaku dan korban judi online. 

Setelah kisruh semakin menjadi Muhadjir Effendy kemudian memberikan klarifikasi bahwa bansos yang dimaksud diperuntukkan keluarga yang terdapak bukan untuk pelaku. Pelaku tetap dihukum sebagaima mestinya.

Terlepas dari hal-hal tersebut diatas mari kita telaah dari dua sudut pandang, yang pro dan kontra, mengenai hal tersebut.

Baca Juga: Menko PMK Usul Beri Dana Bansos untuk Korban Judol, Akankah Efektif?


Meningkatnya kasus judi online di Indonesia melibatkan masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi. Judi online telah menjadi masalah sosial yang serius, mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi banyak orang, serta dampak psikologis dan sosial yang tidak sedikit. 

Muhadjir Effendy menyatakan bahwa pelaku judi online, yang sering kali juga adalah korban dari kecanduan dan jebakan perjudian, memerlukan bantuan untuk dapat keluar dari lingkaran setan tersebut.

Pernyataan tersebut menuai kisruh pro dan kontra. Para pendukung usulan ini melihat bansos sebagai bentuk intervensi sosial yang diperlukan untuk membantu mereka yang terjebak dalam jerat judi online.


Beberapa kemungkinan mengapa bansos ini dinilai menjadi solusi adalah sebagai berikut:

Pelaku judi online dilihat sebagai korban dari sistem yang lebih besar, seperti kemiskinan, kurangnya edukasi, dan ketiadaan kesempatan kerja.

Bansos dapat digunakan sebagai alat untuk membantu mereka bangkit dan memperbaiki kualitas hidup mereka.

 

Bansos dapat membantu memulihkan kondisi ekonomi keluarga yang terdampak oleh judi online. Dengan adanya bantuan, mereka bisa mendapatkan kembali stabilitas finansial yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan merencanakan masa depan yang lebih baik.
 

Dengan memberikan bantuan, pemerintah diharapkan bisa mencegah pelaku judi online beralih ke tindakan kriminal lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Intervensi melalui bansos dapat mengurangi potensi tindak kejahatan yang disebabkan oleh tekanan ekonomi.

Baca Juga: Telegram Jadi Markas Judi Online, Terancam di Blokir Pemerintah?
 

Di sisi lain, banyak pihak yang menentang usulan ini dengan berbagai alasan. Argumen utama yang diajukan oleh kelompok kontra adalah sebagai berikut:

Memberikan bansos kepada pelaku judi online dianggap dapat menimbulkan moral hazard, yaitu kecenderungan bagi individu untuk terus melakukan tindakan yang merugikan dengan harapan akan selalu diselamatkan oleh bantuan pemerintah.

Ini dapat mengirimkan pesan yang salah bahwa perilaku perjudian akan ditoleransi atau bahkan didukung.

 

Dana bansos seharusnya dialokasikan untuk mereka yang benar-benar membutuhkan, seperti fakir miskin, lansia, dan masyarakat yang mengalami bencana.

Itulah mengapa memberikan bansos kepada pelaku judi online dianggap sebagai penggunaan dana salah sasaran dan tidak bijaksana.

 

Mengalokasikan bansos untuk pelaku judi online terasa tidak adil. Karena masih banyak masyarakat yang tidak terlibat dalam perjudian tetap masuk kategori ekonomi tetap sulit.

Apakah masuk akal jika pemerintah lebih memperhatikan penjudi? Sementara mereka yang berusaha keras untuk tidak terjebak dalam judi justru diabaikan oleh pemerintah.