Database (Foto: Canva)
Likes
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menghadirkan Pusat Data Nasional yang dapat mengintegrasikan semua data menjadi satu.
Dalam banyak kasus, KTP dan NIK digunakan sebagai dasar pendaftaran atau verifikasi dalam berbagai layanan publik. Namun, masalah muncul ketika data KTP dan NIK masih terpisah di berbagai lembaga pemerintahan dan instansi lainnya.
Informasi yang berserakan ini menyulitkan proses pengambilan kebijakan yang berbasis data yang akurat. Oleh karena itu, upaya untuk mengintegrasikan data KTP dan NIK secara nasional menjadi sangat penting dan mendesak.
Baca Juga: Kehilangan Pelanggan? Yuk, Manfaatkan CRM untuk Kelola Customer!
Pemerintah Siapkan Pusat Data Nasional
Pusat Data Nasional akan menjadi tempat penyimpanan data sentral yang dapat diakses oleh berbagai lembaga pemerintahan dan instansi lainnya. Dengan adanya Pusat Data Nasional, diharapkan bahwa informasi yang diperlukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan dapat diperoleh dengan mudah dan cepat.
Sebagai contoh, jika suatu kementerian perlu mengakses data KTP dan NIK untuk merencanakan program penanggulangan kemiskinan, mereka dapat memperoleh data tersebut dari Pusat Data Nasional tanpa harus menghubungi satu per satu lembaga yang memiliki data tersebut.
Pemerintah dengan tegas menyatakan bahwa seluruh langkah yang diambil dalam upaya ini akan dilakukan sesuai dengan peraturan privasi yang berlaku. Informasi pribadi masyarakat akan tetap dirahasiakan dan hanya digunakan untuk tujuan tertentu yang sah.
Baca Juga: Yuk Kenali Batasan Doxing, Jangan Sampai Dituntut Karena Ini!
Selain itu, adanya Pusat Data Nasional juga dapat menjadi dasar pengembangan berbagai solusi teknologi yang inovatif untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun, implementasi Pusat Data Nasional tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan semua lembaga pemerintahan dan masyarakat.
Dalam mengintegrasikan data KTP dan NIK, perlu adanya kerjasama antara berbagai pihak terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BPJS Kesehatan, dan lembaga lainnya yang memiliki data relevan.
Kemampuan teknis serta pemenuhan aspek hukum dan peraturan juga menjadi faktor penentu keberhasilan proyek ini. Dalam rangka mencapai visi Pusat Data Nasional yang berhasil, diperlukan komitmen kuat dari semua pihak terkait.
Semua lembaga pemerintahan dan instansi lainnya harus aktif terlibat dalam proses pengumpulan dan pemutakhiran data KTP dan NIK. Masyarakat pun perlu mendukung upaya ini dengan memberikan data yang akurat dan mematuhi peraturan yang berlaku.
Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih cerdas, efektif, dan berdasarkan fakta. Hal ini akan membawa dampak positif yang signifikan dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Mewujudkan Pusat Data Nasional yang dapat mengintegrasikan semua data menjadi satu adalah langkah penting dalam membangun fondasi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan.
Dengan adanya Pusat Data Nasional, Indonesia dapat maju sebagai negara digital yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya.
Punya opini atau artikel untuk dibagikan juga? Segera tulis opini dan pengalaman terkait investasi, wirausaha, keuangan, lifestyle, atau apapun yang mau kamu bagikan. Submit tulisan dengan klik "Mulai Menulis".
Submit artikelnya, kumpulkan poinnya, dan dapatkan hadiahnya!
Gabung juga yuk di komunitas Telegram kami! Klik di sini untuk bergabung.
Komentar
23 Aug 2024 - 19:25
Big data jadi satu. Waow
26 May 2024 - 15:31
Semoga terus berkembang dan makin maju